Publications

Seri Buku Tata Kelola Kekayaan Negara

6 August 2018

 

Ir. Doli Siregar  menulis dan menerbitan Seri Buku Tata Kelola Kekayaan Negara terdiri dari tujuh buku, masing-masing berjudul: Kekayaan Negara dan Masa Depan Bangsa; disusul kemudian Kekayaan Negara, Siapa Punya, Siapa Kuasa; Redistribusi Aset dan Ekonomi Kerakyatan; Desentralisasi Ekonomi dan Pembangunan Daerah; Otonomi dan
Pengelolaan Aset Dearah; Membangun Daerah, Membangun Masa Depan Indonesia; dan Transformasi Perusahaan Negara Kelas Dunia.
Sejauh ini, buku-buku tersebut membahas hal-ikhwal tata kelola kekayaan negara dari tinjauan-tinjauan filosofis, teoretis, historis, dasar hukum, dan model-model pengelolaan berdasarkan pengalaman empiris, kemudian direkonstruksi untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru di bidang tata kelola kekayaan negara
Kekayaan Negara dan Masa Depan Bangsa
Globalisasi ekonomi. Itulah mantra yang mengikat dunia menjadi satu sejak sistem ekonomi sosialis-komunis dinyatakan bangkrut. Namun, globalisasi ekonomi untuk mengokohkan penetrasi sistem pasar ke seluruh penjuru dunia selalu membawa paradoksnya sendiri. Krisis demi krisis yang selalu berulang adalah contohnya. Karena itu, pintu pencarian akan sistem ekonomi dunia yang lebih baik jangan pernah ditutup.
Indonesia sebagai bagian dari kekuatan perekonomian dunia juga berada dalam posisi yang sama. Ia berada di tengah kuatnya arus globalisasi, bahkan ada kalanya dalam posisi terjepit, dan di saat yang sama sangat membutuhkan adanya sistem ekonomi yang lebih baik, yang bisa menjamin terselenggaranya pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Indonesia juga pernah berikhtiar untuk menemukan sistem-sistem alternatif yang cocok dengan potensi dan karakter Bangsa Indonesia. Ada masa di Indonesia dikenal istilah ekonomi berdikari, ekonomi terpimpin, atau ekonomi Pancasila. Mutakhir, dikenal adanya istilah ekonomi kerakyatan. Semua itu menggambarkan adanya ikhtiar tersebut, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan amanat konstitusi. Wacana yang dihadirkan dalam buku ini adalah pembangunan ekonomi nasional berbasis manajemen aset. Prinsip dasarnya, membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan harus
dimulai dari tata kelola kekayaan negara secara benar.
Kekayaan Negara, Siapa Punya, Siapa Kuasa
Salah satu sumber masalah ekonomi yang dihadapi banyak negara adalah salah kelola terhadap apa yang disebut sebagai kekayaan negara. Yang terjadi adalah pemusatan atau konsentrasi penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis, dan ini terjadi di hampir semua negara di dunia. Inilah yang kemudian melahirkan fenomena ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian global,termasuk di Indonesia.
Buku ini menggambarkan betapa penguasaan sumber-sumber kekayaan ekonomi dan sektor-sektor strategis di Indonesia telah sedemikian terkonsentrasi di tangan segelintir orang pemilik modal besar, baik pemodal besar dalam negeri maupun asing. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi ketika 1 persen populasi menguasai lebih dari separo
kekayaan ekonomi Indonesia.
Dalam kasus ini, jalan keluarnya adalah reformasi total tata kelola kekayaan negara secara menyeluruh dan sistemik. Yang direkomendasikan dalam buku ini dimulai dari reformasi dan perbaikan sistem hukum tata kelola kekayaan negara, reformasi lembaga pengelola kekayaan negara, hingga ke pemanfaatan pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan kekayaan negara. Minimal, dari rekomendasi tersebut, akan dilahirkan Undang-Undang Kekayaan Negara dan Otoritas Pengelolaan Kekayaan Negara. Model konsepnya digambarkan secara mendetail dalam buku ini. Dari sinilah reformasi tata kelola kekayaan secara menyeluruh dan sistemik bisa dimulai.
Redistribusi Aset dan Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan menjadi fenomena negara-negara berkembang setelah paradigma dan orientasi pembangunan ekonomi nasional yang mengejar pertumbuhan berdasarkan teori trickle down effect dianggap tidak mujarab. Namun, meskipun memiliki potensi yang sangat besar, nyatanya ekonomi kerakyatan sulit berkembang lantaran terjadi pemusatan penguasaan aset atau
sumber kekayaan ekonomi. Maka, salah satu solusi yang banyak ditempuh di sejumlah negara adalah redistribusi aset.
Itu pula yang terjadi di Indonesia. Potret usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, yang dianggap sebagai representrasi dari ekonomi kerakyatan di Indonesia, yang digambarkan dalam buku ini menunjukkan gejala yang sama, di mana ekonomi kerakyatan sulit berkembang salah satu di antaranya disebabkan pemusatan penguasaan sumber daya ekonomi di tangan sekelompok kecil pemodal besar atau yang dekat dengan pusat kekuasaan.
Karena itu, kebijakan redistribusi aset juga perlu ditempuh oleh Indonesia untuk mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Ada dua model konsep yang disodorkan buku ini sebagai instrumen redistribusi aset bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yaitu, redistribusi aset melalui reforma agraria dan redistribusi aset melalui bank tanah. Namun, keduanya harus dijalankan sebagai bagian dari dan dalam kerangka reformasi tata kelola kekayaan negara secara menyeluruh dan sistemik untuk mencapai
hasil yang optimal.
Desentralisasi Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Salah satu persoalan yang dihadapi daerah dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian lokal adalah buruknya pengelolaan aset. Karena itu, buku ini menawarkan model konsep reformasi pengelolaan aset daerah yang ideal, baik untuk kategori kekayaan daerah yang dimiliki, kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun kekayaan daerah yang dikuasai disertai dengan strategi optimalisasi pengelolaan aset.
Selain pengelolaan aset, strategi penganggaran yang tidak tepat juga menjadi masalah tersendiri dalam konteks pembangunan ekonomi di daerah. Buku ini menggambarkan betapa desentralisasi fiskal yang telah dijalankan sejak 2001 ternyata belum mampu mendorong kemandirian keuangan dan perekonomian daerah.
Maka, masih diperlukan adanya reformasi sistem penganggaran sebagai instrumen pendukung mendorong kemandirian keuangan dan perekonomian daerah. Dalam hal reformasi pengelolaan aset dan sisten penganggaran di daerah
guna mendorong kemandirian keuangan dan perekonomian daerah, salah satu yang direkomendasikan dalam buku ini adalah restrukturisasi perusahaan.
perusahaan daerah. Sebagai bagian dari aset atau kekayaan daerah, jika dikelola dengan benar, maka perusahaan daerah akan mampu menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di daerah yang berbasis potensi lokal. Model konsepnya mengikuti model konsep reformasi tata kelola kekayaan negara secara menyeluruh dan sistemik.
Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah
Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam eksperimen otonomi. Babakannya, seperti tergambar dalam buku ini, bisa dirunut hingga jauh ke masa kerajaan, masa koloni Belanda, pasca kemerdekaan, sampai dengan masa reformasi. Meskipun begitu, hingga sejauh ini belum ditemukan model otonomi yang benar-benar ideal bagi Indonesia. Selalu ada perubahan dan upaya penyempurnaan.
Perubahan-perubahan dalam konsep dan kebijakan otonomi itu pada gilirannya juga berpengaruh terhadap model dan praktek pengelolaan aset negara, yang di dalamnya termasuk aset di daerah dan aset daerah. Namun, sejauh ini juga belum bisa ditemukan model-model ideal pengelolaan aset dalam bingkai otonomi daerah. Buku ini kemudian menawarkan pendekatan
baru dalam pengelolaan aset daera, termasuk pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) berbasis geografis.
Membangun Daerah, Membangun Masa Depan Indonesia
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperkuat fungsi dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Pada kenyataannya, seperti digambarkan dalam buku ini, tidak selalu terbangun korelasi
positif. Bahkan, justru di masa otonomi dan desentralisasi, ada kecenderungan daerah semakin bergantung pada pusat baik dari sisi pendanaan pembangunan maupun pelaksanaannya. Karena itu, buku ini memberikan analisa seputar
anatomi sumber pendapatan daerah dan penggalian sumber daya alternatif sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan daerah.
Buku ini kemudian menawarkan model-model kepemimpinan yang ideal dalam kerangka otonomi daerah. Di sini, seorang kepala daerah harus memerankan diri sebagai Chief Executive Officer (CEO) dengan menjalankan kepemimpinan berbasis enterpreneurship yang mampu membaca dan mengolah peluang dengan segala kemungkinannya dengan lebih baik lagi. Dengan begitu, akselerasi kemajuan pembangunan di daerah akan semakin cepat. Ketika gerak pembangunan di daerah bergulir semakin cepat dan merata berkat kepemimpinan kepala daerah yang berbasis enterpreunership, maka itu sama artinya dengan
membangun masa depan Indonesia itu sendiri.
Transformasi Perusahaan Negara Kelas Dunia
Di berbagai negara maju, perusahaan negara atau yang disebut state owned enterprises (SOE) memiliki peran yang semakin penting dan strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional. Namun, tidak demikian dengan Indonesia. Di Indonesia, peran perusahaan negara yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami pasang surut hingga akhirnya masih kalah jauh dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan negara di negara-negara lain. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan potret kinerja BUMN dibandingkan dengan model-model pengelolaan perusahaan pelat merah yang
dilakukan di negara lain.
Buku ini menawarkan model konsep transformasi perusahaan negara berkelas dunia dengan mengadopsi model-model yang dikembangkan di berapa negara yang tergolong sukses dalam menata pengelolaan perusahaan negara sebagai bagian dari kekayaan negara. Dalam konteks Indonesia, penataan dan transformasi pengelolaan perusahaan negara dilakukan sebagai bagian
dari reformasi tata kelola kekayaan negara secara menyeluruh dan sistemik.
Reformasi tata kelola kekayaan negara mensyaratkan dibentuknya Otoritas Pengelolaan Kekayaan Negara, sedangkan penataan pengelolaan perusahaan negara mensyaratkan dibentuknya Super Holding Perusahaan Negara. Di sini, perusahaan daerah juga akan menjadi bagian dari jejaring Super Holding Perusahaan Negara yang keberadaannya di bawah Otoritas Pengelolaan Kekayaan Negara.

 

Featured Services